PETUNJUK PELAKSANAAN CARA MENILAI KECAKAPAN PRAMUKA

 

 

KEPUTUSAN 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 

NOMOR : 273 TAHUN 1993 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN CARA MENILAI 

KECAKAPAN PRAMUKA 

 

  Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka: 

 

Menimbang   :    1.   bahwa untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka dengan proses pendidikan 

kepramukaan yang melibatkan peserta didik dan Pembina Pramuka utnuk 

meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan dan sikap laku peserta didik, 

digunakan Sistem Tanda Kecakapan Pramuka  ; 

2.   bahwa sistem Tanda Kecakapan Pramuka yang digunakan adalah Suarat 

Kecakapan Umum (SKU), Syarat Kecakapan Khusus (SKK), dan Syarat 

Pramuka Garuda (SPG) ; 

3.   bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pencapaian SKU, SKK, dan SPG 

perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan tentang cara menilai kecakapan 

Pramuka. 

 

Mengingat      :  1.   Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang 

Gearakan Pramuka juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 

tahun 1988 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. 

2.   Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 103 tahun 1989 tahun 

1989 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 

3.   Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 088/KN/74 tahun 1974 

dan Nomor 33 tahun 1987 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat 

Kecakapan Umum. 

4.   Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 134/KN/76 tahun 1976 

tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Khusus. 

5.   Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 101 tahun 1984 

tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda. 

6.   Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  Nomor 178 tahun 1979 

tentang Petunjuk Penyelenggaraan Upacara dalam Gerakan Pramuka. 

 

Memperhatikan  :   Saran Andalan Nasional dan Staf Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Pertama  :   Petunjuk Pelaksanaan Cara Menilai Kecakapan Pramuka seperti tercantum dalam 

lampiran keputusan ini. 

Kedua  :  Menginstruksikan kepada semua Kwartir dan Satuan Pramuka untuk 

melaksanakan dengan sebaik-baiknya isi petunjuk pelaksanaan ini. 

Ketiga  :   Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 

pembetulan sebagaimana mestinya. 

 

 

  

 

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. 

 

          Ditetapkan di Jakarta, 

          Pada tanggal 30 Oktober 1993, 

          Kwartir Nasional Gerakan Pramuka       

            Ketua,   

   

 

            Letjen TNI (Purn) Mashudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 

NOMOR 273 TAHUN 1993 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN CARA MENILAI 

KECAKAPAN PRAMUKA 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 

 

Pt.  1.  Umum 

a.   Gerakan Pramuka menggunakan Sistem Tanda Kecakapan Pramuka sebagai alat untuk 

mencapai tujuan Gerakan Pramuka, yang meliputi:  

1)   Syarat Kecakapan Umum 

2)   Syarat Kecakapan Khusus 

3)   Syarat Pramuka Garuda 

b.   SKU, SKK, dan SPG merupakan alat/materi kegiatan pokok dalam proses pendidikan 

kepramukaan, yang melibatkan peserta didik dan Pembina Pramuka, untuk meningkatkan 

mutu pengetahuan, keterampilan dan sikap laku peserta didik menuju tercapainya tujuan 

Gerakan Pramuka. 

c.   Untuk pelaksanaan penilaian kecakapan Pramuka di lapangan, maka para Pembina 

Pramuka perlu memiliki, mempelajari dan memahami benar petunjuk penyelenggaraan 

yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, antara lain 

sebagai berikut : 

1)  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 088/KN/74 tahun 1974 dan 

Nomor 33 tahun 1987 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum. 

2)  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 134/KN/76 tahun 1976 

tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Khusus. 

3)  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 101 tahun 1984 tentang 

Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda. 

4)  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 178 tahun 1979 tentang 

Petunjuk Penyelenggaraan Upacara dalam Gerakan Pramuka. 

5)  Keputusan Kwarnas lainnya mengenai petunjuk penyelenggaraan hal-hal lain yang 

terkait. 

d.   Untuk pelaksanaan penilaian kecakapan Pramuka secara obyektif, para Pembina Pramuka 

perlu mempelajari dan memahami benar hal-hal yang tampak secara umum, misalnya : 

1)   Pramuka Siaga masih suka berkhayal, menykai ceritera fantastis dan lucu. 

2)   Pramuka Penggalang semangatnya menggebu, daya nalarnya mulai berkembang, 

masih suka pada hal yang lucu. 

3)   Pramuka Penegak berfikir kritis, logis, merasa mampu mandiri, emosional. 

4)   Pramuka Pandega ingin berbuat sesuatu dan sedang mencari jatidirinya. 

e.   Pelaksanaan pencapaian SKU, SKK, dan SPG di lapangan harus dilakukan secara kreatif 

dan rekreatif, sehingga menggairahkan peserta didik untuk menempuh ujian, serta 

menyelesaikan materi kegiatan Pramuka, dengan menghindari suasana formal, kaku, dan 

statis. 

 f.   Tujuan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk memberi kemudahan 

kepada para Pembina Pramuka dalam menilai SKU, SKK, dan SPG bagi peserta 

didiknya, sebagai salah satu upaya peningkatan mutu anggota Gerakan Pramuka. 

 

  

 

g.   Maksud diterbitkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah agar : 

1)   proses penyelesaian materi SKU, SKK, dan SPG dan proses penilaiannya lebih 

disenangi dan diminati peserta didik. 

2)   para Pembina Pramuka mampu memberi dorongan dalam menilai perserta didiknya, 

dengan menggunakan berbagai variasi dan sekaligus membina perkembangan watak 

dan sikap laku peserta didik. 

3)   para peserta didik dan orang dewasa terdorong untuk berbuat lebih baik dan peka 

terhadap kepentingan peserta didik dan masyarakat lingkungannya. 

 

Pt.  2.  Ruang lingkup dan tata urut. 

Petunjuk pelaksanaan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan menilai SKU, 

SKK, dan SPG, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut : 

 

a.   Umum 

b.   Pengertian, tujuan, sasaran dan fungsi 

c.   Proses penilaian 

d.   Upacara 

e.   Penutup 

 

 

BAB II 

PENGERTIAN, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI 

 

Pt.  3.  Pengertian 

a.   Yang dimaksud dengan kecakapan dalam petunjuk penyelenggaraan ini adalah 

kemampuan seorang Pramuka yang berlandaskan pada pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap laku yang dimilikinya. 

b.   Syarat Kecakapan Umu (SKU) adalah syarat kecakapan minimum, yang harus dicapai 

secara umum oleh semua Pramuka, sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya. 

c.   Syarat Kecakapan Khusus (SKK) adalah syarat kecakapan minimum, yang harus dicapai 

secara khusus oleh seorang Pramuka, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan 

pribadi/individunya. 

d.   Syarat Pramuka Garuda (SPG) adalah syarat kecakapan tertinggi, yang harus dicapai oleh 

seorang Pramuka, sesuai dengan golongan usianya. 

e.   Menguji kecakapan dalam Gerakan Pramuka adalah menilai pengetahuan, keterampilan 

dan sikap seorang Pramuka, diukur dengan SKU, SKK dan, SPG, sehingga hasilnya 

dapat dipertanggungjawabkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat minimal 

yang telah ditentukan, sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik. 

 

Pt.  4.  Tujuan 

Tujuan penilaian kecakapan dalam Gerakan Pramuka adalah untuk mengukur keberhasilan 

usaha mencapai tujuan Gerakan Pramuka dengan : 

a.   mendorong peserta didik menambah pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. 

b.   mengembangkan hal-hal yang bersifat positif yang ada pada diri peserta didik. 

c.   menanamkan keyakinan peserta didik akan kemampuannya dan kesadaran untuk 

membaktikan diri bagi kepentingan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta Tuhan 

Yang Maha Esa. 

 

Pt.  5.  Sasaran 

a.   Sasaran penilaian kecakapan peserta didik adalah :  

 

1)  meyakini akan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliknya. 

2)  merasa mantap atas kemampuan mental dan fisiknya. 

3)  memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. 

4)  memiliki rasa tanggungjawab dan kewajiban untuk berbakti. 

b.   Sasaran penilaian kecakapan peserta didik bagi para Pembina Pramuka adalah : 

1)  mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang dilakukannya. 

2)  mengetahui usaha dan prestasi yang dicapai peserta didik. 

3)  mengetahui kemampuan para Pembina Pramuka dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Pt.  6.  Fungsi 

Para Pembina Pramuka perlu menyadari bahwa penilaian kecakapan dalam Gerakan Pramuka 

berfungsi sebagai alat pendidikan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka, dan bukanlah 

merupakan tujuan pendidikan. 

 

BAB III   

PROSES PENILAIAN KECAKAPAN 

 

Pt.   7.  Pendekatan 

a.   Karena penilaian kecakapan Pramuaka merupakan alat pendidikan, maka pada prinsipnya 

menilai kecakapan Pramuka adalah secara perorangan. 

b.   Untuk beberapa mata kegiatan, memang ada yang perlu dilaksanakan secara 

berkelompok, namun demikian penilaiannya tetap secara perorangan. Hal ini misalnya : 

kegiatan upacara, memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, memasak, PPPK, dan 

sebagainya. 

c.   Pelaksanaan penilaian kecakapan Pramuka perlu memperhatikan perbedaan usia, 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Cara menilai Pramuka Siaga berbeda 

dengan menilai Pramuka Penggalang, penegak dan Pandega. 

d.   Penilaian kecakapan Pramuka dilaksanakan : 

1)   dalam bentuk praktek, artinya bukan hanya teori, secara tertulis. 

2)   secara praktis, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 

3)  dengan cara penyajian kegiatan yang menarik dan menyenangkan. 

 

Pt.  8.  Waktu 

a.   Pelaksanaan penilaian kecakapan dapat diatur oleh Pembina Pramuka yang bersangkutan, 

misalnya : 

1)   dijadwalkan dalam setiap hari latihan berkala. 

2)   dijadwalkan dalam acara wisata, perjalanan di kapal laut, mengisi waktu luang dalam 

perjalanan jauh, dan lain-lain. 

3)   pada waktu melaksanakan kegiatan, baik kegiatan dalam latihan berkala di satuannya, 

maupun kegiatan kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan sejenisnya yang 

melibatkan peserta didik. 

b.   Penilaian kecakapan juga dapat dilaksanakan pada waktu yang disepakati bersama oleh 

peserta didik dengan Pembinanya, meliputi pula tempat dan mata kegiatannya. 

 

Pt.  9.  Proses 

a.   Proses penilaian kecakapan dapat dilaksanakan : 

1)   secara langsung yaitu peserta didik secara sadar merasakan  proses prnilaian SKU, 

SKK, dan SPG, sesuai dengan kesepakatan bersama antara peserta didik dengan 

Pembinanya.  

 

2)   secara tidak langsung, yaitu peserta didik mengikuti kegiatan di dalam latihan berkala 

atau mengikuti kegiatan lain dan tidak disadarinya bahwa dalam kegiatan itu mereka 

dinilai kecakapannya. Hal ini perlu dilakukan khususnya untuk peserta didik yang 

segan atau takut dinilai. 

b.   Proses penilaian kecakapan juga dilakukan dengan : 

1)  menitikbertakan pada usaha dan upaya secara bersungguh-sungguh dari peserta didik, 

untuk mencapai hasil yang diharapkan (nilai formil). 

2)   kemudian menilai materi atau hasil usaha yang dapat dicapai oleh peserta didik (nilai 

materiel). Pada pelaksanaan menilai kecakapan peserta didik perlu digunakan prinsip 

: untuk  mencapai hasil yang baik perlu adanya usaha secara bersungguh-sungguh 

dengan sekuat tenaga dan upaya. Itulah sebabnya nilai formal diutamakan daripada 

nilai materiel, kecuali untuk penilaian Syarat Kecakapan Khusus, penilaian materi 

atau hasil usaha juga ikut menentukan keberhasilannya. 

 

Pt. 10. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

Penilai wajib memperhatikan : 

a.   Keadaan dan kemampuan peserta didik, atas dasar jenis kelamin, usia, kebugaran 

jasmani, bakat, minat, dan kecerdasan, ketangkasan, keterampilan, keuletan dan usaha 

yang telah dilakukan peserta didik. 

b.   Latar belakang kehidupan peserta didik, keluarga, sekolah dan lingkungan tempat 

tinggalnya. 

c.   Keadaan masyarakat setempat, misalnya adat-istiadat, kebiasaan, keadaan sosial 

ekonomi, pembatasan, larangan dan lain-lainnya. 

d.   Mengingat bahwa semua syarat kecakapan itu merupakan sarana pokok yang 

mempengaruhi sikap laku peserta didik agar meningkat secara positif, dan sekaligus 

menambah pengetahuan dan keterampilannya, maka proses penilaian harus bersifat 

mendorong keberanian dan merangsang kemauan peserta didik untuk menempuhnya 

 

Pt. 11. Penilai 

a.   Penilai SKU pada prinsipnya adalah Pembina peserta didik masing-masing. 

b.   Para Pemimpin Regu Penggalang, Pramuka Penegak dan Pandega yang senior dapat 

ditugaskan membantu menilai SKU bagi teman-temannya. 

c.   Jika dianggap perlu, para Pembina dapat pula meminta bantuan orang-tua Pramuka dan 

orang lain yang dianggap mampu untuk menilai peserta didiknya, namun tanggungjawab 

tetap pada Pembina yang bersangkutan. Sebaiknya pada saat pelaksanaan penilaian 

Pembina Pramuka mendampinginya. 

d.   Oleh karena Satya dan Darma Pramuka erat kaitannya dengan pengembangan sikap laku 

dan pembinaan watak peserta didik, maka penilaian kode kehormatan harus dilakukan 

oleh Pembina peserta didik yang bersangkutan. 

e.   Penilai SKK dan SPG sebaiknya dilakukan oleh Pembina atau orang lain yang dianggap 

mampu, yang tergabung dalam Tim Penilai yang diangkat oleh Kwartir Ranting atau 

Kwartir Cabang yang bersangkutan. 

 

Pt. 12. Kebijaksanaan dalam menilai kecakapan 

a.   Pembina atau penilai dituntut untuk bertindak bijaksana, adil dan penuh pertimbangan 

dan tanggungjawab. 

b.   Menguji peserta didik penyandang cacat tidak dapat disamakan seperti ketentuan yang 

tertulis di dalam SKU, SKK, dan SPG. 

c.   Ketentuan tertulis dalam SKU, SKK, dan SPG adalah syarat minimum yang harus dicapai 

peserta didik, oleh karenanya apabila syarat itu dianggap terlalu mudah bagi peserta didik  

 

maka Pembina Pramuka atau penilai dapat meningkatkan bobotnya, sehingga peserta 

didik merasa bahwa tanda kecakapan yang dipakainya diperoleh tidak dengan begitu saja, 

melainkan dengan usaha yang tidak mudah. Namun harus diingat bahwa bagi peserta 

didik yang kurang kemampuannya, cukup sampai syarat minimal itu saja, sudah dianggap 

berhasil dan memenuhi syarat. 

d.   Penilaian dapat dilakukan dengan memberi tugas yang dapat dikerjakan di rumah, di 

sekolah, atau di tempat lain, dengan bantuan orangtua peserta didik, guru dan tokoh 

masyarakat lain yang diperlukan. Misalnya untuk penilaian kegiatan berkebun, menjahit, 

kegiatan agama, dan lain-lain. 

e.   Penilaian kecakapan peserta didik dalam bentuk kegiatan kelompok atau lomba, 

merupakan salah satu cara untuk mendorong minat dan keberanian setiap peserta didik, di 

samping penilaian atas  kerjasama anggota kelompok, meskipun penilaian tetap secara 

perorangan. 

f.   Para Pembina perlu mengupayakan untuk mendorong tanpa paksaan, agar peserta didik 

mencapai tingkat kecakapan yang setinggi-tingginya dan memperoleh tanda kecakapan 

khusus sebanyak-banyaknya. 

 

BAB IV   

UPACARA 

 

Pt. 13. Upacara pelantikan 

a.   Upacara pelantikan dilaksanakan untuk peserta didik yang telah berhasil menyelesaikan 

SKU tingkat awal, yaitu Siaga Mula, Penggalang Ramu, Penegak Bantara, dan Pandega. 

b.   Upacara dilakukan secara sederhana, khidmat dan berkesan terutama mengenai ucapan 

Janji/Satya Pramuka. 

c.   Upacara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan 

Upacara Dalam Gerakan Pramuka. 

d.   Seyogyanya upacara pelantikan dihadiri pula oleh orangtua/wali peserta didik yang 

bersangkutan. 

e.   Sesudah mengikuti upacara pelantikan, peserta didik berhak memakai pakaian seragam 

lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f.   Sesudah upacara pelantikan, Pembina Pramuka yang melantik mengisi buku SKU sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Pt. 14. Upacara kenaikan tingkat 

a.   yang dimaksud dengan upacara kenaikan tingkat yaitu upacara pemberian tanda 

kecakapan umum sebagai kelanjutan dari tingkat kecakapan awal; misalnya dari : 

1)   Siaga Mula ke Siaga Bantu 

2)   Siaga Bantu ke Siaga Tata. 

Begitu pula pada golongan Penggalang dan Penegak. 

Pada golongan Pandega tidak ada upacara kenaikan tingkat, karena SKU Pandega hanya 

satu tingkat. 

b.   Upacara kenaikan tingkat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Petunjuk 

Penyelenggaraan Upacara Dalam Gerakan Pramuka. 

 

Pt. 15. Upacara pemberian TKK dan Tanda Pramuka Garuda 

a.   Upacara pemberian TKK dan Tanda Pramuka Garuda dapat dilakukan seperti upacara 

kenaikan tingkat. 

b.   Akan lebih berkesan dan dapat memberikan motivasi kepada teman-temannya apabila 

upacara pemberian Tanda Pramuka Garuda dilakukan bersamaan dengan peristiwa- 

 

peristiwa penting, seperti Peringatan Hari Pramuka, Peringatan Hari Besar 

Nasional/Agama, dan lain-lain. 

 

Pt. 16. Pengembangan Upacara 

a.   mengingat bahwa upacara di Satuan Pramuka sifatnya pendidikan, maka upacara 

dilaksanakan : 

1)   dengan menjamin terlaksananya prinsip sederhana, tertib, lancar dan khidmat ; 

2)   dengan menjamin adanya Sang Merah Putih, ucapan Janji/Satya Pramuka, doa, dan 

pemberian tanda kecakapan yang disertai nasehat yang berkaitan dengan tanda 

tersebut. 

b.   Agar tidak membosankan maka para Pembina Pramuka dibenarkan menambah variasi 

atau mengembangkan tataupacara sesuai dengan keadaan setempat, tanpa menyimpang 

dari ketentuan yang berlaku dari prinsip tersebut di atas, dan dihindari kemungkinan 

kaburnya kesan ucapan Janji/Satya Pramuka. 

c. Tidak dibenarkan mengadakan upacara pelantikan di tempat pemakaman, di laut, di tengah 

sungai, dan lain-lain, atau didahului dengan kegiatan yang bersifat penggojlokan. 

d.   Waktu, tempat, dan acara tambahan pada upacara diselaraskan dengan keadaan setempat, 

misalnya upacara pelantikan dilakukan di halaman rumahnya ketika peserta didik 

merayakan ulang tahun, di sekolah ketika perayaan ulang tahun sekolah, dan lain 

sebagainya. 

 

BAB V   

PENUTUP 

 

Pt. 17. Lain-lain 

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional 

Gerakan Pramuka. 

 

                                                                      Jakarta, 30 Oktober 1993. 

                                                                Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 

    Ketua 

 

 

Letjen TNI (Purn) Mashudi