GERAKAN PRAMUKA SAKA BHAYANGKARA

SELAMAT DATANG DI BLOG SAKA BHAYANGKARA POLSEK DARMARAJA
KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA DARMARAJA


Sabtu, 10 November 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN CARA MENILAI KECAKAPAN PRAMUKA

 
 
KEPUTUSAN 
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 
NOMOR : 273 TAHUN 1993 
 
TENTANG 
 
PETUNJUK PELAKSANAAN CARA MENILAI 
KECAKAPAN PRAMUKA 
 
  Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka: 
 
Menimbang   :    1.   bahwa untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka dengan proses pendidikan 
kepramukaan yang melibatkan peserta didik dan Pembina Pramuka utnuk 
meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan dan sikap laku peserta didik, 
digunakan Sistem Tanda Kecakapan Pramuka  ; 
2.   bahwa sistem Tanda Kecakapan Pramuka yang digunakan adalah Suarat 
Kecakapan Umum (SKU), Syarat Kecakapan Khusus (SKK), dan Syarat 
Pramuka Garuda (SPG) ; 
3.   bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pencapaian SKU, SKK, dan SPG 
perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan tentang cara menilai kecakapan 
Pramuka. 
 
Mengingat      :  1.   Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang 
Gearakan Pramuka juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 
tahun 1988 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. 
2.   Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 103 tahun 1989 tahun 
1989 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 
3.   Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 088/KN/74 tahun 1974 
dan Nomor 33 tahun 1987 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat 
Kecakapan Umum. 
4.   Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 134/KN/76 tahun 1976 
tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Khusus. 
5.   Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 101 tahun 1984 
tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda. 
6.   Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  Nomor 178 tahun 1979 
tentang Petunjuk Penyelenggaraan Upacara dalam Gerakan Pramuka. 
 
Memperhatikan  :   Saran Andalan Nasional dan Staf Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 
 
MEMUTUSKAN 
 
Pertama  :   Petunjuk Pelaksanaan Cara Menilai Kecakapan Pramuka seperti tercantum dalam 
lampiran keputusan ini. 
Kedua  :  Menginstruksikan kepada semua Kwartir dan Satuan Pramuka untuk 
melaksanakan dengan sebaik-baiknya isi petunjuk pelaksanaan ini. 
Ketiga  :   Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 
 
 
  
 
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. 
 
          Ditetapkan di Jakarta, 
          Pada tanggal 30 Oktober 1993, 
          Kwartir Nasional Gerakan Pramuka       
            Ketua,   
   
 
            Letjen TNI (Purn) Mashudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN 
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 
NOMOR 273 TAHUN 1993 
 
PETUNJUK PELAKSANAAN CARA MENILAI 
KECAKAPAN PRAMUKA 
 
BAB I   
PENDAHULUAN 
 
Pt.  1.  Umum 
a.   Gerakan Pramuka menggunakan Sistem Tanda Kecakapan Pramuka sebagai alat untuk 
mencapai tujuan Gerakan Pramuka, yang meliputi:  
1)   Syarat Kecakapan Umum 
2)   Syarat Kecakapan Khusus 
3)   Syarat Pramuka Garuda 
b.   SKU, SKK, dan SPG merupakan alat/materi kegiatan pokok dalam proses pendidikan 
kepramukaan, yang melibatkan peserta didik dan Pembina Pramuka, untuk meningkatkan 
mutu pengetahuan, keterampilan dan sikap laku peserta didik menuju tercapainya tujuan 
Gerakan Pramuka. 
c.   Untuk pelaksanaan penilaian kecakapan Pramuka di lapangan, maka para Pembina 
Pramuka perlu memiliki, mempelajari dan memahami benar petunjuk penyelenggaraan 
yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, antara lain 
sebagai berikut : 
1)  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 088/KN/74 tahun 1974 dan 
Nomor 33 tahun 1987 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum. 
2)  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 134/KN/76 tahun 1976 
tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Khusus. 
3)  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 101 tahun 1984 tentang 
Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda. 
4)  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 178 tahun 1979 tentang 
Petunjuk Penyelenggaraan Upacara dalam Gerakan Pramuka. 
5)  Keputusan Kwarnas lainnya mengenai petunjuk penyelenggaraan hal-hal lain yang 
terkait. 
d.   Untuk pelaksanaan penilaian kecakapan Pramuka secara obyektif, para Pembina Pramuka 
perlu mempelajari dan memahami benar hal-hal yang tampak secara umum, misalnya : 
1)   Pramuka Siaga masih suka berkhayal, menykai ceritera fantastis dan lucu. 
2)   Pramuka Penggalang semangatnya menggebu, daya nalarnya mulai berkembang, 
masih suka pada hal yang lucu. 
3)   Pramuka Penegak berfikir kritis, logis, merasa mampu mandiri, emosional. 
4)   Pramuka Pandega ingin berbuat sesuatu dan sedang mencari jatidirinya. 
e.   Pelaksanaan pencapaian SKU, SKK, dan SPG di lapangan harus dilakukan secara kreatif 
dan rekreatif, sehingga menggairahkan peserta didik untuk menempuh ujian, serta 
menyelesaikan materi kegiatan Pramuka, dengan menghindari suasana formal, kaku, dan 
statis. 
 f.   Tujuan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk memberi kemudahan 
kepada para Pembina Pramuka dalam menilai SKU, SKK, dan SPG bagi peserta 
didiknya, sebagai salah satu upaya peningkatan mutu anggota Gerakan Pramuka. 
 
  
 
g.   Maksud diterbitkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah agar : 
1)   proses penyelesaian materi SKU, SKK, dan SPG dan proses penilaiannya lebih 
disenangi dan diminati peserta didik. 
2)   para Pembina Pramuka mampu memberi dorongan dalam menilai perserta didiknya, 
dengan menggunakan berbagai variasi dan sekaligus membina perkembangan watak 
dan sikap laku peserta didik. 
3)   para peserta didik dan orang dewasa terdorong untuk berbuat lebih baik dan peka 
terhadap kepentingan peserta didik dan masyarakat lingkungannya. 
 
Pt.  2.  Ruang lingkup dan tata urut. 
Petunjuk pelaksanaan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan menilai SKU, 
SKK, dan SPG, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut : 
 
a.   Umum 
b.   Pengertian, tujuan, sasaran dan fungsi 
c.   Proses penilaian 
d.   Upacara 
e.   Penutup 
 
 
BAB II 
PENGERTIAN, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI 
 
Pt.  3.  Pengertian 
a.   Yang dimaksud dengan kecakapan dalam petunjuk penyelenggaraan ini adalah 
kemampuan seorang Pramuka yang berlandaskan pada pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap laku yang dimilikinya. 
b.   Syarat Kecakapan Umu (SKU) adalah syarat kecakapan minimum, yang harus dicapai 
secara umum oleh semua Pramuka, sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya. 
c.   Syarat Kecakapan Khusus (SKK) adalah syarat kecakapan minimum, yang harus dicapai 
secara khusus oleh seorang Pramuka, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan 
pribadi/individunya. 
d.   Syarat Pramuka Garuda (SPG) adalah syarat kecakapan tertinggi, yang harus dicapai oleh 
seorang Pramuka, sesuai dengan golongan usianya. 
e.   Menguji kecakapan dalam Gerakan Pramuka adalah menilai pengetahuan, keterampilan 
dan sikap seorang Pramuka, diukur dengan SKU, SKK dan, SPG, sehingga hasilnya 
dapat dipertanggungjawabkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat minimal 
yang telah ditentukan, sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik. 
 
Pt.  4.  Tujuan 
Tujuan penilaian kecakapan dalam Gerakan Pramuka adalah untuk mengukur keberhasilan 
usaha mencapai tujuan Gerakan Pramuka dengan : 
a.   mendorong peserta didik menambah pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. 
b.   mengembangkan hal-hal yang bersifat positif yang ada pada diri peserta didik. 
c.   menanamkan keyakinan peserta didik akan kemampuannya dan kesadaran untuk 
membaktikan diri bagi kepentingan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta Tuhan 
Yang Maha Esa. 
 
Pt.  5.  Sasaran 
a.   Sasaran penilaian kecakapan peserta didik adalah :  
 
1)  meyakini akan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliknya. 
2)  merasa mantap atas kemampuan mental dan fisiknya. 
3)  memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. 
4)  memiliki rasa tanggungjawab dan kewajiban untuk berbakti. 
b.   Sasaran penilaian kecakapan peserta didik bagi para Pembina Pramuka adalah : 
1)  mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang dilakukannya. 
2)  mengetahui usaha dan prestasi yang dicapai peserta didik. 
3)  mengetahui kemampuan para Pembina Pramuka dalam melaksanakan tugasnya. 
 
Pt.  6.  Fungsi 
Para Pembina Pramuka perlu menyadari bahwa penilaian kecakapan dalam Gerakan Pramuka 
berfungsi sebagai alat pendidikan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka, dan bukanlah 
merupakan tujuan pendidikan. 
 
BAB III   
PROSES PENILAIAN KECAKAPAN 
 
Pt.   7.  Pendekatan 
a.   Karena penilaian kecakapan Pramuaka merupakan alat pendidikan, maka pada prinsipnya 
menilai kecakapan Pramuka adalah secara perorangan. 
b.   Untuk beberapa mata kegiatan, memang ada yang perlu dilaksanakan secara 
berkelompok, namun demikian penilaiannya tetap secara perorangan. Hal ini misalnya : 
kegiatan upacara, memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, memasak, PPPK, dan 
sebagainya. 
c.   Pelaksanaan penilaian kecakapan Pramuka perlu memperhatikan perbedaan usia, 
perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Cara menilai Pramuka Siaga berbeda 
dengan menilai Pramuka Penggalang, penegak dan Pandega. 
d.   Penilaian kecakapan Pramuka dilaksanakan : 
1)   dalam bentuk praktek, artinya bukan hanya teori, secara tertulis. 
2)   secara praktis, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 
3)  dengan cara penyajian kegiatan yang menarik dan menyenangkan. 
 
Pt.  8.  Waktu 
a.   Pelaksanaan penilaian kecakapan dapat diatur oleh Pembina Pramuka yang bersangkutan, 
misalnya : 
1)   dijadwalkan dalam setiap hari latihan berkala. 
2)   dijadwalkan dalam acara wisata, perjalanan di kapal laut, mengisi waktu luang dalam 
perjalanan jauh, dan lain-lain. 
3)   pada waktu melaksanakan kegiatan, baik kegiatan dalam latihan berkala di satuannya, 
maupun kegiatan kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan sejenisnya yang 
melibatkan peserta didik. 
b.   Penilaian kecakapan juga dapat dilaksanakan pada waktu yang disepakati bersama oleh 
peserta didik dengan Pembinanya, meliputi pula tempat dan mata kegiatannya. 
 
Pt.  9.  Proses 
a.   Proses penilaian kecakapan dapat dilaksanakan : 
1)   secara langsung yaitu peserta didik secara sadar merasakan  proses prnilaian SKU, 
SKK, dan SPG, sesuai dengan kesepakatan bersama antara peserta didik dengan 
Pembinanya.  
 
2)   secara tidak langsung, yaitu peserta didik mengikuti kegiatan di dalam latihan berkala 
atau mengikuti kegiatan lain dan tidak disadarinya bahwa dalam kegiatan itu mereka 
dinilai kecakapannya. Hal ini perlu dilakukan khususnya untuk peserta didik yang 
segan atau takut dinilai. 
b.   Proses penilaian kecakapan juga dilakukan dengan : 
1)  menitikbertakan pada usaha dan upaya secara bersungguh-sungguh dari peserta didik, 
untuk mencapai hasil yang diharapkan (nilai formil). 
2)   kemudian menilai materi atau hasil usaha yang dapat dicapai oleh peserta didik (nilai 
materiel). Pada pelaksanaan menilai kecakapan peserta didik perlu digunakan prinsip 
: untuk  mencapai hasil yang baik perlu adanya usaha secara bersungguh-sungguh 
dengan sekuat tenaga dan upaya. Itulah sebabnya nilai formal diutamakan daripada 
nilai materiel, kecuali untuk penilaian Syarat Kecakapan Khusus, penilaian materi 
atau hasil usaha juga ikut menentukan keberhasilannya. 
 
Pt. 10. Hal-hal yang perlu diperhatikan 
Penilai wajib memperhatikan : 
a.   Keadaan dan kemampuan peserta didik, atas dasar jenis kelamin, usia, kebugaran 
jasmani, bakat, minat, dan kecerdasan, ketangkasan, keterampilan, keuletan dan usaha 
yang telah dilakukan peserta didik. 
b.   Latar belakang kehidupan peserta didik, keluarga, sekolah dan lingkungan tempat 
tinggalnya. 
c.   Keadaan masyarakat setempat, misalnya adat-istiadat, kebiasaan, keadaan sosial 
ekonomi, pembatasan, larangan dan lain-lainnya. 
d.   Mengingat bahwa semua syarat kecakapan itu merupakan sarana pokok yang 
mempengaruhi sikap laku peserta didik agar meningkat secara positif, dan sekaligus 
menambah pengetahuan dan keterampilannya, maka proses penilaian harus bersifat 
mendorong keberanian dan merangsang kemauan peserta didik untuk menempuhnya 
 
Pt. 11. Penilai 
a.   Penilai SKU pada prinsipnya adalah Pembina peserta didik masing-masing. 
b.   Para Pemimpin Regu Penggalang, Pramuka Penegak dan Pandega yang senior dapat 
ditugaskan membantu menilai SKU bagi teman-temannya. 
c.   Jika dianggap perlu, para Pembina dapat pula meminta bantuan orang-tua Pramuka dan 
orang lain yang dianggap mampu untuk menilai peserta didiknya, namun tanggungjawab 
tetap pada Pembina yang bersangkutan. Sebaiknya pada saat pelaksanaan penilaian 
Pembina Pramuka mendampinginya. 
d.   Oleh karena Satya dan Darma Pramuka erat kaitannya dengan pengembangan sikap laku 
dan pembinaan watak peserta didik, maka penilaian kode kehormatan harus dilakukan 
oleh Pembina peserta didik yang bersangkutan. 
e.   Penilai SKK dan SPG sebaiknya dilakukan oleh Pembina atau orang lain yang dianggap 
mampu, yang tergabung dalam Tim Penilai yang diangkat oleh Kwartir Ranting atau 
Kwartir Cabang yang bersangkutan. 
 
Pt. 12. Kebijaksanaan dalam menilai kecakapan 
a.   Pembina atau penilai dituntut untuk bertindak bijaksana, adil dan penuh pertimbangan 
dan tanggungjawab. 
b.   Menguji peserta didik penyandang cacat tidak dapat disamakan seperti ketentuan yang 
tertulis di dalam SKU, SKK, dan SPG. 
c.   Ketentuan tertulis dalam SKU, SKK, dan SPG adalah syarat minimum yang harus dicapai 
peserta didik, oleh karenanya apabila syarat itu dianggap terlalu mudah bagi peserta didik  
 
maka Pembina Pramuka atau penilai dapat meningkatkan bobotnya, sehingga peserta 
didik merasa bahwa tanda kecakapan yang dipakainya diperoleh tidak dengan begitu saja, 
melainkan dengan usaha yang tidak mudah. Namun harus diingat bahwa bagi peserta 
didik yang kurang kemampuannya, cukup sampai syarat minimal itu saja, sudah dianggap 
berhasil dan memenuhi syarat. 
d.   Penilaian dapat dilakukan dengan memberi tugas yang dapat dikerjakan di rumah, di 
sekolah, atau di tempat lain, dengan bantuan orangtua peserta didik, guru dan tokoh 
masyarakat lain yang diperlukan. Misalnya untuk penilaian kegiatan berkebun, menjahit, 
kegiatan agama, dan lain-lain. 
e.   Penilaian kecakapan peserta didik dalam bentuk kegiatan kelompok atau lomba, 
merupakan salah satu cara untuk mendorong minat dan keberanian setiap peserta didik, di 
samping penilaian atas  kerjasama anggota kelompok, meskipun penilaian tetap secara 
perorangan. 
f.   Para Pembina perlu mengupayakan untuk mendorong tanpa paksaan, agar peserta didik 
mencapai tingkat kecakapan yang setinggi-tingginya dan memperoleh tanda kecakapan 
khusus sebanyak-banyaknya. 
 
BAB IV   
UPACARA 
 
Pt. 13. Upacara pelantikan 
a.   Upacara pelantikan dilaksanakan untuk peserta didik yang telah berhasil menyelesaikan 
SKU tingkat awal, yaitu Siaga Mula, Penggalang Ramu, Penegak Bantara, dan Pandega. 
b.   Upacara dilakukan secara sederhana, khidmat dan berkesan terutama mengenai ucapan 
Janji/Satya Pramuka. 
c.   Upacara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan 
Upacara Dalam Gerakan Pramuka. 
d.   Seyogyanya upacara pelantikan dihadiri pula oleh orangtua/wali peserta didik yang 
bersangkutan. 
e.   Sesudah mengikuti upacara pelantikan, peserta didik berhak memakai pakaian seragam 
lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
f.   Sesudah upacara pelantikan, Pembina Pramuka yang melantik mengisi buku SKU sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Pt. 14. Upacara kenaikan tingkat 
a.   yang dimaksud dengan upacara kenaikan tingkat yaitu upacara pemberian tanda 
kecakapan umum sebagai kelanjutan dari tingkat kecakapan awal; misalnya dari : 
1)   Siaga Mula ke Siaga Bantu 
2)   Siaga Bantu ke Siaga Tata. 
Begitu pula pada golongan Penggalang dan Penegak. 
Pada golongan Pandega tidak ada upacara kenaikan tingkat, karena SKU Pandega hanya 
satu tingkat. 
b.   Upacara kenaikan tingkat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Petunjuk 
Penyelenggaraan Upacara Dalam Gerakan Pramuka. 
 
Pt. 15. Upacara pemberian TKK dan Tanda Pramuka Garuda 
a.   Upacara pemberian TKK dan Tanda Pramuka Garuda dapat dilakukan seperti upacara 
kenaikan tingkat. 
b.   Akan lebih berkesan dan dapat memberikan motivasi kepada teman-temannya apabila 
upacara pemberian Tanda Pramuka Garuda dilakukan bersamaan dengan peristiwa- 
 
peristiwa penting, seperti Peringatan Hari Pramuka, Peringatan Hari Besar 
Nasional/Agama, dan lain-lain. 
 
Pt. 16. Pengembangan Upacara 
a.   mengingat bahwa upacara di Satuan Pramuka sifatnya pendidikan, maka upacara 
dilaksanakan : 
1)   dengan menjamin terlaksananya prinsip sederhana, tertib, lancar dan khidmat ; 
2)   dengan menjamin adanya Sang Merah Putih, ucapan Janji/Satya Pramuka, doa, dan 
pemberian tanda kecakapan yang disertai nasehat yang berkaitan dengan tanda 
tersebut. 
b.   Agar tidak membosankan maka para Pembina Pramuka dibenarkan menambah variasi 
atau mengembangkan tataupacara sesuai dengan keadaan setempat, tanpa menyimpang 
dari ketentuan yang berlaku dari prinsip tersebut di atas, dan dihindari kemungkinan 
kaburnya kesan ucapan Janji/Satya Pramuka. 
c. Tidak dibenarkan mengadakan upacara pelantikan di tempat pemakaman, di laut, di tengah 
sungai, dan lain-lain, atau didahului dengan kegiatan yang bersifat penggojlokan. 
d.   Waktu, tempat, dan acara tambahan pada upacara diselaraskan dengan keadaan setempat, 
misalnya upacara pelantikan dilakukan di halaman rumahnya ketika peserta didik 
merayakan ulang tahun, di sekolah ketika perayaan ulang tahun sekolah, dan lain 
sebagainya. 
 
BAB V   
PENUTUP 
 
Pt. 17. Lain-lain 
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional 
Gerakan Pramuka. 
 
                                                                      Jakarta, 30 Oktober 1993. 
                                                                Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 
    Ketua 
 
 
Letjen TNI (Purn) Mashudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA SAKA BHAYANGKARA




Satuan Karya Pramuka Bhayangkara dibentuk pada
tahun 1996 dan pada tahun tersebut masih bernama Pramuka
KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat). Pembentukan tersebut atas instruksi bersama MENTRI / PANGLIMA POLISI DAN
KAKWARNAS : NO. POL. : 28/Inst. /MK/1996 dan SK KWARNAS No. 4 /1996 tertanggal : 1 Juli 1996, dengan nama PRAMUKA KAMTIBMAS.
Pada waktu itu terdapat sembilan krida, yaitu :
1. Krida LANTAS (Lalu Lintas)
2. Krida PMK (Pemadam Kebakaran)
3. Krida SAR (Searce And Rescue)
4. Krida TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara)
5. Krida SISKAMLING (Sistem Keamanan Lingkungan)
6.  Krida PENGAWAL
7.  Krida PELACAK
8.  Krida KOMLEK
9.  Krida PENGAMAT
 
Pada tahun 1980 dikeluarkan surat keputusan atas kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan
KAKWARNAS yaitu :
NO. POL. SKEP / 08 / V / 1980 dan SK KWARNAS No. 050 / 1980
tertanggal : 1 Juli 1980, bernama SATUAN KARYA BHAYANGKARA.
Ditahun 1980 pembentukan krida masih mengikuti Sembilan
krida, baru pada tahun 1990 dikelurkan surat keputusan dari
KAKWARNAS melewati : SK KWARNAS No. 032 / 1990 terdapat tujuh krida, yaitu :
1. Krida LANTAS (Lalu Lintas)
2. Krida PMK (Pemadam Kebakaran)
3. Krida SAR (Searce And Rescue)
4. Krida TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara)
5. Krida SISKAMLING (Sistem Keamanan Lingkungan)
6. Krida PENGAWAL
7. Krida PELACAK
 
Pada tahun 1991 jumlah krida yang ada dipersingkat lagi menjadi lima krida, yaitu :
1. Krida LANTAS (Lalu Lintas)
2. Krida PMK (Pemadam Kebakaran)
3. Krida SAR (Searce And Rescue)
4. Krida TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara)
5. Krida SISKAMLING (Sistem Keamanan Lingkungan)
Setelah itu pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL. SKEP / 595 / X / 2006 tertanggal 4 Oktober 2006 jumlah krida dipersingkat lagi menjadi 4 krida, yaitu :
1. Krida LANTAS (Lalu Lintas)
2. Krida PPB (Pencegahan dan Penanggulangan Bencana)
{Gabungan dari Krida PMK (Pemadam Kebakaran) dan
Krida SAR (Searce And Rescue)}
3. Krida PTKP (Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara)
4. Krida TIBMAS (Ketertiban Masyarakat)
Demikian sejarah singkat Satuan Karya Bhayangkara dan pada setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari ulang tahun
SAKA BHAYANGKARA yang bertepatan dengan hari ulang tahun BHAYANGKARA.

MATERI KRIDA TKP


KRIDA TKP

TPTKP : Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara. Artinya Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau tempat dimana barang bukti/korban berhubungan dengan tindak pidana.
Tujuan dan maksud Penanganan TKP :
1. Menjaga agar TKP dalam keadaan utuh.
2. Melindungi agar barang bukti tidak hilang / rusak, tidak ada perubahan penambahan dan pengurangan serta tidak berubah letaknya.

    Cara bertindak di TKP:
1. Memberikan perlindungan, pertolongan pertama pada masyarakat.
2. Menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status).
3. Memberitahukan kepada pihak berwajib (polisi).

    4 Metode pencarian barang bukti:
1. Dilakukan dilapangan petunjuk pelaksanaan.
2. Pembagian wilayah Juklak/04/I/1982 tgl 18-2-1982.
3. Dilereng pembukitan 1982 Tentang proses penyelidikan tindak pidana.
4. Diruang tertutup.

 Dasar UU Kepolisian No 13 Tahun 1961 tentang tugas dan wewenang kepolisian.
 Petunjuk pelaksanaan: UU No 104/II/1982 Tanggal 18-2-1982 Tentang proses penyidikan tindak pidana.
 Kejadian Perkara: Semua kejadian yang bersifat menjadi urusan kepolisian.

TKP merupakan sumber dari bahan-bahan penyidik perkara karena didapati bekas-bekas dari peristiwa itu berupa bekas kaki, tangan, darah, muntahan dan alat/benda sebagai alat bukti di pengadilan, selain itu digunakan bahan penyidik perkara. Selanjutnya “ Setiap orang yang disangka melakukan suatu perkara pembunuhan akan dikenal tindakan-tindakan tersebut ”.

TKP Perkara pembunuhan. Pasal 35 (1) KUHP:
Kalau pembunuhan itu dilaksanakan didalam rumah, maka TKP nya bukan hanya terletak ditempat korban tersebut tetapi seluruh bagian-bagian lain dari rumah tersebut.


TKP Mayat Hanyut:
Usahakan agar mayat dapat diambil kepinggir, kemudian catat ciri-cirinya; identitas diri, tempat mayat itu sendiri, TKP itu sendiri.


TKP Mayat Tergantung:
Mayat tidak boleh langsung diturunkan, karena belum tentu bahwa korban mati gantung diri. Karena perlu dicari bekas-bekas lain disekitarnya yang menunjukkan apabila korban mati bunuh diri / setelah mati kemudian sengaja digantung orang lain untuk menyesatkan polisi. Perhatikan barang-barang / bekas-bekas disekitarnya.


TKP Pencurian:
Apabila pencurian terjadi didalam rumah, maka TKP nya bukan saja didalam rumah / lemari dimana barang-barang itu sendiri.

TKP Kebakaran:
Kebakaran karena sengaja, kebakaran karena kelalaian, kebakaran karena alam / lain-lain.

Macam-macam Sidik Jari:
- PLAIN WOLL
- PUAP LOP
- AREN
- FANTECH
    Penanganan TKP:
1. Tindakan pertama dilakukan oleh Polri / masyarakat setempat.
2. Pengolahan TKP dilakukan oleh penyidik / ahli yang diminta tolong oleh Polri.

    MODUS OPERANDI: Cara-cara pelaku memohon tindak pidana (kejahatan).

    Urutan-urutan tindakan di TKP:
1. Menutup dan membatasi TKP atau memberitahukan kepada kantor polisi terdekat. Jika TKP terdapat korban yang masih hidup.
2. Menahan orang-orang / saksi di TKP. Saksi: orang yang melihat / menyaksikan dengan mata kepala sendiri pada saat kejadian berlangsung.
3. Mencari dan mencatat saksi, lalu diserahkan kepada Polisi.
4. Mencari dan mengamankan bekas / barang bukti, usahakan membuat sket / bagan / memotret TKP.

   Tindakan-tindakan terhadap korban:
Periksa apakah ada tanda-tanda kehidupan pada korban dengan cara:
1. Perubahan bagian badan sudah dingin / masih panas.
2. Meraba pergelangan tangan, apakah masih ada denyut nadinya / tidak ada.
3. Bila ada tanda-tanda kehidupan segera diberi pertolongan berupa PPPK.
4. Beri tanda-tanda letak korban di TKP.
5. Bawalah korban kerumah sakit terdekat.

   Tindakan-tindakan terhadap pelaku:
1. Tangkap pelaku apabila masih ada di TKP.
2. Caatat nama, umur, alamat, pekerjaan, dan hubungan dengan pihak korban.
3. Cegah jangan sampai si-pelaku menghapus bekas / menghilangkan bukti-bukti.
4. Adakan pencarian-pencarian singkat apabila pelaku ada disekitar TKP.

   Cara mengatasi TKP di Lalu lintas.
1. Lihat korban apakah patah tulang, luka ringan / berat / mati.
2. Melihat titik temu pada kedua kendaraan lalulintas diberi tanda dengan kapur.
3. Membuat sket gambar batas kecelakaan.
4. Mengukur jalan dari tepi jalan.
5. Mengukur AS jalan dengan Senterland.
6. Mengukur bekas-bekas Rem (<40 style="font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 0);">

Tindakan pertama: Segala tindakan yang harus dilaksanakan menurut ketentuan teknik bagi para petugas yang datang pertama kali di TKP.
 
Tersangka: seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana yang berdasarkan bukti-bukti. 
SASARAN TKP: 1. Korban. 2. Pelaku. 3. Barang bukti. 4. TKP itu sendiri.
   Cara menentukan hidup / mati dari tindakan di TKP: 1. Amankan TKP. 2. Masuk ke TKP dengan cara teknis (memberi tanda pada kaki). 3. Raba nadi leher, nadi tangan, buka mata, tubuhnya dingin / hangat. 4. Beritahu pada anggota lain bahwa korban masih hidup / mati. 5. Jangan menyentuh barang bukti di TKP. 6. Tolong bila hidup, biarkan jika mati kecuali mengganggu.
   Faktor-faktor yang mempengaruhi TKP: 1. Alam (cuaca dan medan). 2. Non alam (manusia / makhluk hidup lainnya).
  Peralatan dalam mendekati TKP: 1. Kekuatan personil / petugas. 2. Kendaraan. 3. Alat-alat tulis (kapur, pen,spidol, kertas/buku). 4. Alat-alat lain (sarung tangan, pisau/gunting, tali, senter, meteran dan kamera).

  Cara mencari barang bukti:1. Dengan bentuk Spiral: barang bukti berada di tanah lapang, semak-semak, dan hutan. 

2. Dengan bentuk Zona: Barang bukti berada dilapangan rumah/tempat tertutup.

3. Dengan bentuk Strip/garis: barang bukti berada di tanah berbukit/lereng.

4. Dengan bentuk Roda: barang bukti berada didalam ruangan.

Keterangan: Semua teknik diatas dapat berlaku semua tempat sesuai situasi dan kondisi alam dan diambil yang paling praktis.
    Cara memindah/mengambil barang bukti bila dalam keadaan terpaksa:
1. Pisau: Gunakan tali dengan simpul, kemudian ikat pada pisau yang ada sidik jarinya.
2. Senjata Api: Gunakan telunjuk masukkan dibelakang picu/penarik tutup dengan kapas.
3. Peluruh: Ujung telunjuk dengan ibu jari ambil ujungnya masukkan kapas dan bungkus.
4. Darah: Bisa dengan menggunakan kapas/kain, bila kain kering digunting dan kerik bila ditempat lain.
5. Rambut: Ambil jepit kemudian bungkus dengan kertas.

TINDAKAN PERTAMA TERHADAP KORBAN KERACUNAN
1. Jenis keracunan Alkohol, Anggur, dll:
Tindakan pertama: - Beri minum kopi pahit. - Dinginkan dengan ES.
- Usahakan muntah. - Bawa ke Rumah sakit terdekat.

2. Jenis keracunan Makanan busuk:
Tindakan pertama: - Usahakan muntah (sogok dengan jari)
- Beri Norit

3. Jenis keracunan bensin dan minyak tanah:
Tindakan pertama: - Beri Norit, susu, santan kelapa, kopi pahit.

4. Jenis keracunan Tempe Bunykrek:
Tindakan pertama: - Beri Norit dan minyak kelapa.

5. Jenis keracunan Obat tidur:
Tindakan pertama: - Minum air sebanyak-banyaknya.
- Usahakan muntah sebagai pencuci perut.
- Beri Norit kemudian beri garam inggris.

6. Jenis keracunan Zat-zat asam:
Tindakan pertama: - Minum air sebanyak-banyaknya.
- Minum air susu dengan jumlah banyak.
- Beri garam inggris.

Keterangan: Apabila telah meninggal lakukan tindakan sebagaimana TKP dan jangan lupa setelah laporan:
1 Amankan muntahan.
2 Amankan sisa makanan/minuman.
3 Amankan gelas/tempat/pembungkus.
4 Tunggu petugas berwajib (POLRI).

TINDAKAN PERTAMA PADA PENCURIAN
a) Tutup TKP dan amankan keadaan.
b) Jangan main hakim sendiri.
c) Lapor pada Kepala Desa/LURAH.
d) Lapor pada pihak berwajib (POLRI) dan ceritakan urutan kejadiannya.

TINDAKAN PERTAMA PADA PEMBUNUHAN
a) Amankan TKP.
b) Lapor pada Kepala Desa/LURAH.
c) Lapor pada pihak berwajib (POLRI).
d) Biarkan bila mati, bantu bila hidup dengan cara teknis kemudian beri P3K dan bawa ke rumah sakit.
e) Catat dalam buku mutasi (Identitas KTP).

TINDAKAN PERTAMA PADA ORANG GANTUNG DIRI
a) Amankan TKP.
b) Lapor pada Kepala Desa/LURAH.
c) Lapor pada pihak berwajib (POLRI).
d) Biarkan jika mati sampai penyidik datang, bila hidup lakukanlah:
     - Angkat kaki korban dan cari meja/alat lain.
     - Potong tali diatas dengan irisan seorang.
     - Beri pertolongan P3K kemudian bawa ke rumah sakit.
e) Catat dalam buku mutasi (Identitas KTP).

   Ciri – ciri orang gantung diri
1. Dekat dengan meja/alas kaki.
2. Lidah menjulang lurus ke luar (mulut keluar kapuk).
3. Berberak.
4. Tali bukan simbul mati.
5. Tidak ada bekas luka kecuali leher.

TINDAKAN PERTAMA PADA KEBAKARAN
a. Amankan TKP.
b. Hubungi Pemadam Kebakaran Telp 113
c. Lapor pada pihak berwajib (POLRI).
d. Selamatkan korban, harta benda dan padamkan api.
e. Tutup TKP jangan ada orang tidak bertanggung jawab masuk.
f. Jangan merubah dan jangan menyentuh barang bukti.
g. Tunggu sampai penyidik datang.
h. Laporkan kepada penyidik urutan kejadian.

PENANGGULANGAN PENDERITA KECELAKAAN
a) Amankan penderita kecelakaan.
b) Hubungi Ambulance Telp 118.
c) Amankan pelaku dan kendaraan.
d) Tutup TKP dari kerumunan warga dan lancarkan kembali arus lalu lintas dijalan.
e) Laporkan kepada pihak berwajib.

  CARA MENGHUBUNGI MOBIL AMBULANCE.
Telpon ke nomer 118.
Sebutkan Identitas diri anda:
* Nama anda.
* Nomer telpon anda.
* Lokasi TKP (Daerah wilayah/kota/desa, jalan, nomer, Gang).
* Jenis keluhan (sakit, kecelakaan lantas, kriminalitas).
* Keadaan penderita/korban (sadar/tidak sadar/mati).
* Jumlah penderita/korban yang ada di TKP.

KUNCINYA: Jangan panik dan gelisah. PCL (Pikir Catat/tulis Laporkan/bicara)

RASTRA SEWAKOTTAMA (LAMBANG POLRI)


    

    Lambang Polri bernama Rastra Sewakottama yang berarti Polri adalah abdi utama rakyat. Sebutan ini adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954. Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat dan untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna :
 1. Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.
 2. Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping
      memberi sesuluh.
 3. Penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar
      selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap.
 4. Pancaran obor yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang
      dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945, hari Proklamasi
      Kemerdekaan.
 5. Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju
      kehidupan adil dan makmur, sedang 29 daun kapas dengan 9 putik dan
      45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri
      pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jendral Polisi Raden Said
      Soekanto Tjokrodiatmojo.
 6. 3 bintang di atas logo bernama Tri Brata adalah pedoman hidup Polri.
 7. Sedang warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri.
 8. Warna kuning keemasan : Perlambang kebesaran jiwa dan keagungan
      hati nurani segenap prajurit Polri.
 9. Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang
      bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan
      kondisi apapun.

Jumat, 09 November 2012

KUMPULAN SANDI






















































Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Free Web Hosting